KETIKA pekatnya malam mulai merangkak, pada penghujung bulan Juli 2026 kawanan Gajah Sumatera muncul di beberapa desa di Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, yang memang berada di tengah-tengah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Tak butuh waktu lama, bagi satwa liar yang berukuran besar itu menumbangkan berbagai jenis tanaman, yang beberapa diantaranya merupakan sumber pendapatan warga.
Realita ini seakan terus memicu kekhawatiran warga. Sama sekali belum tercipta harmoni untuk berbagi ruang, walaupun selama ini mereka hidup berdampingan.
Berangkat dari situasi tersebut, program membangun mitigasi konflik masyarakat dengan satwa liar melalui integrasi Sustainable Livelihood, dan penerapan model pengelolaan hutan lestari berbasis ekosistem dan masyarakat yang diusung Perkumpulan Ulayat Bengkulu dapat menjadi sebuah solusi.
Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bencana Pekon Banding Agung, Ilhat Lutfi, konflik antara manusia dan satwa liar di pekonnya, bukan lagi cerita baru.
“Gajah liar pertama kali masuk ke wilayah mereka pada tahun 1990-an. Saat itu jumlahnya masih tiga ekor dan hanya bertahan sekitar lima bulan,” ceritanya.
Barulah sekitar tahun 2018, kawanan Gajah liar kembali muncul, dan hingga kini kawanannya membengkak menjadi 18 ekor. “Hampir setiap tahun selalu mengunjungi kami di sini,” ujar Lutfi.
Jalurnya tak pernah berubah, lewat di atas bendungan PLTA, masuk ke Pekon Sidorejo, baru kemudian ke Pemangku Muara Jaya Pekon Banding Agung ini.
“Sebenarnya jalur masuk Gajah liar itu sudah terpetakan. Hanya saja, walaupun sudah terpetakan, kami tak bisa sepenuhnya tenang,” imbuh Lutfi.
- Tak Sekadar Mengusir, Mencari Akar Masalah
Pendekatan yang dibawa Perkumpulan Ulayat Bengkulu diharapkan dapat menggugah kesadaran. Karena strategi dan solusi yang ditawarkan tak sekadar mengusir gajah, tapi mengurai benang kusut pemicu konflik.
Manager Program Ulayat Bengkulu, Rahmat Hidayat, ada beberapa langkah yang mesti dilakukan, dalam mengurai pokok-pokok yang memicu terjadinya konflik antara warga dan satwa liar.
“Diantaranya pemetaan wilayah pekon secara partisipatif. Peta yang akurat merupakan dasar untuk menentukan zona mana yang aman untuk bercocok tanam, dan mana yang merupakan jalur lintasan Gajah yang tak boleh diganggu,” paparnya.
Kemudian warga diajak membangun ‘pondok belajar, yang menjadi wadah untuk menguatkan kapasitas warga Pekon Banding Agung, yang mayoritas berprofesi sebagai petani.
“Petani idealnya tak hanya dibekali teknik bertani, tapi juga diberi pemahaman ekologi,” ujar Rahmat dalam sosialisasi program mitigas konflik masyarakat dan satwa liar.
Dengan pengetahuan lokal yang diperkuat, warga bisa menata ruang hidup dengan tetap mengedepankan batas-batas yang dapat memicu konflik.
“Ketika warga memiliki ruang hidupnya sendiri, maka interaksi negatif dengan satwa liar dapat menurun. Mencari solusi bersama harus menjadi prioditas, dan tentunya bukan solusi instan. Melainkan solusi berkelanjutan,” tegasnya.
- Kolaborasi Menjadi Kunci
Disamping itu dalam mengurai konflik manusia dan satwa liar, kolaborasi multi pihak tetap menjadi kunci penting, sehingga sosialisasi program yang dilakukan tidak berlangsung satu arah.
“Kolaborasi itu menciptakan ekosistem saling pengertian antara manusia, satwa dan alam,” imbuh Rahmat.
- Warga Butuh Sarana dan Prasarana
Di tengah upaya mencari solusi jangka panjang, kebutuhan mendesak warga tak bisa diabaikan. Pemangku Muara Jaya Pekon Banding Agung, Afrian mengharapkan bantuan sarana dan prasarana, terutama pada saat Gajah liar masuk ke pekon.
“Kami butuh Handy Talky (HT) agar mempermudah komunikasi, dan juga senter karena Gajah liar masuk kerap pada malam hari,” harapnya.