DALAM pelaksanaan program membangun sistem mitigasi konflik manusia dengan satwa liar yang laksanakan Perkumpulan Ulayat Bengkulu di Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, salah satunya menemukan solusi ekonomi untuk masyarakat.
Terlebih program tersebut mengedepankan integrasi Sustainable Livelihood dengan penerapan model pengelolaan hutan lestari berbasis ekonomi dan masyarakat, khususnya di Pekon Sumber Agung.
Manager Program Ulayat Bengkulu, Rahmat Hidayat menjelaskan, pendekatan yang diusung program ini bukan sekadar memberikan arahan dari atas.
“Tetapi menjadi wadah proteksi pemberdayaan, sehingga nantinya dapat tercipta ruang hidup bagi masyarakat maupun satwa liar. Dalam artian kelestarian satwa liar tetap terjaga, dan ekonomi masyarakat bisa tumbuh,” jelasnya.
Menurut Rahmat, dalam implementasi program, kehadiran Ulayat Bengkulu di tengah masyarakat tentunya untuk bersama-sama mencari solusi, bukan untuk menggurui.
“Sehingga kolaborasi dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya penting untuk sama-sama kita kuatkan. Dengan harapan, apapun yang menjadi persoalan bagi masyarakat, memecahkannya dapat bersama-sama,” ujarnya.
Perwakilan Masyarakat Pekon Sumber Agung, Widodo menyampaikan, akar permasalahan yang dihadapi warga seperti ketimpangan antara luas lahan kawasan, dan lahan warga yang terkesan menjadi pemicu utama konflik.
“Lahan warga itu lebih sempit. Dengan adanya jumlah penduduk yang kian bertambah, sedangkan lapangan kerja pun tidak ada. Pertanian pun belum jadi semua, pupuk mahal, obat-obatan pun mahal,” ungkapnya.
Dengan demikian, di mana letak perkembangan kesejahteraan ketika masyarakat tidak punya pilihan, selain menggarap lahan yang secara aturan pemerintah melarangnya.
“Sementara pemerintah pun belum berupaya sepertinya untuk menjadikan ekonomi kita itu lebih baik dari yang ada saat ini,” sesal Widodo.
Ia menegaskan, selama penunjang ekonomi masyarakat tidak ada, konflik apapun bakal tetap terjadi. Kalau hanya mengurus lahan-lahannya yang ada, yang potensi ekonominya tidak bagi, bagimana kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
“Tujuan utama kami masuk dalam kawasan semata-mata untuk urusan ekonomi. Karena kami butuh biaya untuk hidup,” ucapnya.
Warga lainnya, Rahmad Hidayat mempertanyakan secara spesifik mengenai konsep bisnis inklusif berdasarkan potensi bagi masyarakat dalam menjalankan program.
Ia mengaku masih belum memahami secara utuh bagaimana menjalankan model bisnis, terlebih menyebutkan tanpa melanggar aturan negara.
“Maksud kami di sini sebagai masyarakat, bagaimana caranya kami bisa mengambil atau memanfaatkan kawasan hutan, yang secara aturan negaral melarang,” tambahnya.
Sementara, Ketua Lembaga Himpinan Pekon (LHP) Sumber Agung, Mohammad Sakur berharap program ini benar-benar mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan tetap mengedepankan tata kelola kawasan yang lebih baik.
“Bantu masyarakat kita, supaya ekonomi masyarakat tumbuh. Walaupun mungkin bagi kita mengambil hasil dari kawasan, tapi memperbaiki tata kelola tetap harus,” katanya.
Ia juga berharap Perkumpulan Ulayat Bengkulu dapat berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan satwa liar.