Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu
Sosialisasi yang digelar Perkumpulan Ulayat di Pekon Tugu Ratu

KONFLIK antara manusia dengan satwa liar merupakan sebuah tantangan berkepanjangan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, termasuk di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

Sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang luar biasa, terarah dan terukur. Apalagi terkait konflik tersebut bukan sekadar isu konservasi, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi, keselamatan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat dan satwa liar.

Menyadari kompleksitas masalah tersebut, Perkumpulan Ulayat Bengkulu dalam pelaksanaan programnya melalui pendekatan yang menekankan pada sistem mitigasi terintegrasi yakni responsif, adaptif, kolaboratif dan partisipatif.

Manager Program Ulayat Bengkulu, Rahmat Hidayat menuturkan, fokus utama dalam program membangun mitigasi konflik manusia dan satwa liar di tujuh pekon Kecamatan Suoh, yakni pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Jadi fokus kami bukan hanya pada satwanya saja, tetapi juga pada manfaat yang dapat diperoleh masyarakat,” ujarnya dalam sosialisasi di Pekon Tugu Ratu.

Menurutnya, kehadiran Ulayat Bengkulu di Kecamatan Suoh salah satunya dilatarbelakangi narasi negatif yang terus berkembang antara masyarakat dan satwa liar.

“Sehingga program yang kami laksanakan, dengan sistem mitigasi terintegrasi yang mempertimbangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Rahmat.

  • Perencanaan Melibatkan Multipihak

Dalam merencanakan program, Rahmat menjelaskan, keterlibatan dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dan berkompeten, menjadi kunci utama.

“Kita berharap model program yang sudah kita susun secara bersama-sama dengan multipihak, dan bakal dilaksanakan di Kecamatan Suoh ini berjalan dengan baik dan tujuannya pun tercapai,” tambahnya.

Pendekatan yang digunakan mengedepankan empat pilar utama, yakni responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, adaptif terhadap perubahan situasi di lapangan, kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

“Multipihak itu termasuk masyarakat. Sehingga berbagai persoalan terkait konflik manusia dan satwa liar, khususnya di Tugu Ratu dapat terpecahkan,” harap Rahmat.

  • Mengurai Sejarah dan Kearifan Lokal

Salah satu pendekatan unik yang dilakukan dengan mengurai sejarah pekon-pekon di Kecamatan Suoh. Pendekatan historis ini diyakini penting, karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan mendalam tentang pola pergerakan satwa.

“Begitu juga terhadap kearifan turun-temurun yang mungkin belum terdokumentasi dengan baik. Dari sana nanti, kita bersama-sama bakal mengurainya satu persatu. Barulah setelah itu kita susun rencana aksinya,” tegas Rahmat.

  • Intensitas Konflik yang Tinggi

Anggota Satgas Tugu Ratu, Arifudin mengungkapkan, dengan intensitas konflik yang tinggi, dan jalur lintasan gajah di Tugu Ratu menjadi beban kerja Satgas menjadi berat.

“Ditambah lagi hanya beberapa orang anggota Satgas yang aktif, sehingga dibutuhkan regenerasi. Kami berharap dengan keberadaan Ulayat Bengkulu, dapat ambil peran dalam mewujudkan regenerasi ini,” saran Arifudin.

  • Kekhawatiran Masyarakat dan Harapan Baru

Perwakilan Masyarakat Pekon Tugu Ratu, Nurohman mengaku khawatir ketika hendak pergi ke kebun, yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Sehingga pada saat hendak pergi ke kebun, kami selalu beramai-ramai. Kekhawatiran kami bukan hanya akibat keberadaan satwa liar, tetapi juga petugas,” ujar yang juga menceritakan masuknya satwa liar, seperti gajah di areal perkebunan masyarakat.

Peratin Tugu Ratu, Herlin menambahkan, masyarakat menghadapi kesulitan yang tidak mudah dijelaskan. Namun dengan semangat kolaborasi yang tetap menyala, persoalan di tengah-tengah masyarakat bisa terpecahkan.

“Tetap tidak mengurangi semangat kita semua untuk berjuang dan berkolaborasi dengan Ulayat Bengkulu. Apalagi program Ulayat Bengkulu berlangsung selama empat tahun ke depan,” jelasnya.

Program yang dibawa Ulayat Bengkulu, tentunya diharapkan tidak hanya berfokus pada mitigasi konflik, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan.

“Kami siap menjembatani kepentingan konservasi, yang disertai dengan upaya menyejahterakan masyarakat,” tutup Herlin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »